Perbedaan Pendidikan Inklusi, Segregasi Dan Reguler



BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional sanggup disimpulkan bahwa negara memperlihatkan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Ini memperlihatkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam pendidikan. Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui tiga macam forum pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), SD Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai forum pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada SLB untuk anak dengan kendala penglihatan (Tunanetra), SLB untuk anak dengan kendala telinga (Tunarungu), SLB untuk anak dengan kendala berpikir/kecerdasan (Tunagrahita), SLB untuk anak kendala (fisik dan motorik (Tunadaksa), SLB untuk anak dengan kendala emosi dan sikap (Tunalaras), dan SLB untuk anak dengan kendala beragam (Tunaganda). Sedangkan SLB menampung banyak sekali jenis anak berkebutuhan khusus. 

Sedangkan pendidikan terpadu yaitu sekolah reguler yang juga menampung anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan mencar ilmu mengajar yang sama. Namun selama ini gres menampung anak dengan kendala penglihatan (tunanetra), itupun perkembangannya kurang menggembirakan alasannya yaitu banyak sekolah reguler yang keberatan mendapatkan anak berkebutuhan khusus. Pada umumnya, lokasi SLB berada di ibu Kota Kabupaten, padahal anak–anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh kawasan (kecamatan/desa), tidak hanya di ibu kota kabupaten. Akibatnya sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan alasannya yaitu lokasi SLB jauh dari rumah, sementara bila akan disekolahkan di SD terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia mendapatkan alasannya yaitu merasa tidak bisa melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini sanggup diterima di sekolah terdekat, namun alasannya yaitu ketiadaan guru pembimbing khusus karenanya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Permasalahan diatas sanggup berakibat pada kegagalan aktivitas wajib belajar. Untuk mensukseskan wajib mencar ilmu pendidikan dasar, dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, baik yang telah memasuki sekolah reguler (SD) tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun yang belum mengenyam pendidikan sama sekali alasannya yaitu tidak diterima di SD terdekat atau alasannya yaitu lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional memperlihatkan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada klarifikasi pasal 15 perihal pendidikan khusus disebutkan bahwa ‘pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk penerima didik yang berkelainan atau penerima didik yang mempunyai kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelaianan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah perihal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
Dengan demikian pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak lagi hanya di SLB tetapi terbuka di setiap satuan dan jenjang pendidikan baik sekolah luar biasa maupun sekolah reguler/umum.Dengan adanya kecenderungan kebijakan ini, maka tidak bisa tidak semua calon pendidik di sekolah umum wajib dibekali kompetensi pendidikan bagi ABK. Pembekalan ini perlu diwujudkan dalam Mata Kuliah Pendidikan Inklusif atau
Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.
B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Apa konsep dari pendidikan inklusif?
2.      Apakah pengertian dari pendidikan segregasi?
3.      Apa yang dimaksud dengan pendidikan reguler?

C.    TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah:
1.      Melaksanakan kiprah mata kuliah Pendidikan Inklusif
2.      Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih perihal perbedaan pendidikan inklusi, segregasi, dan pendidikan reguler.
3.      Kami mengharapkan biar makalah ini sanggup membantu dalam memahami perbedaan pendidikan inklusi, segregasi, dan pendidikan reguler.

















BAB II
PEMBAHASAN

A.      KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF
1.    Pengertian
            Pendidikan inklusif yaitu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus mencar ilmu di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O’Neil, 1994) Sekolah inklusif yaitu sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan aktivitas pendidikan yang layak, menantang, tetapi diubahsuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun dukungan dan dukungan yang sanggup diberikan oleh para guru, biar belum dewasa berhasil (Stainback,1980). Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus mencar ilmu bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu memperlihatkan kesempatan atau susukan yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu penerima didik tanpa adanya  diskriminasi kepada siapapun.

2.    FALSAFAH PENDIDIKAN INKLUSIF
Secara umum falsafah inklusi yaitu mewujudkan suatu kehidupan yang ramah tidak diskriminatif dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian inklusi tidak hanya dalam aspek pendidikan tetapi dalam segala aspek kehidupan. Inklusi berarti juga suatu harapan menyerupai halnya kehidupan adil dan makmur serta sejahtera yang harus dicapai dalam suatu kehidupan masyarakat. Falsafah pendidikan inklusif yaitu upaya mewujudkan sekolah yang ramah dalam pembelajaran.
a)      Sekolah ramah yaitu pendidikan yang menghargai hak dasar manusia
b)      Sekolah ramah yaitu pendidikan yang memperhatikan kebutuhan individual
c)      Sekolah ramah berarti mendapatkan keanekaragaman
d)     Sekolah ramah berarti tidak deskriminatif
e)      Sekolah ramah menghindari labelisasi
Falsafah pendidikan inklusi juga sanggup bermakna :
a.         Pendidikan untuk semua. Setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan kemudahan pendidikan yang layak.
b.        Belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai penerima didik.
c.         Integrasi pada lingkungan. Setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis.
d.        Penerimaan terhadap perbedaan. Setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi yang unik
Sekolah ramah menuntut perubahan banyak hal, di antaranya :
a)      Sekolah ramah menuntut perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak   semua komponen sekolah
b)      Kesiapan siswa mendapatkan anak khusus
c)      Kesiapan guru mendapatkan anak khusus
d)     Kesiapan orangtua mendapatkan anak khusus
e)      Kesiapan anak khusus dan orangtua anak khusus mendapatkan lingkungan yang tidak ekslusif
f)    Kesiapaninfrastruktur

3.      Implikasi manajerial pendidikan inklusif
Sekolah reguler yang menerapkan aktivitas pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Diantaranya adalah:
a)      Sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, mendapatkan keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
b)      Sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual.
c)      Guru di kelas reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.
d)     Guru pada sekolah inklusif dituntut melaksanakan kerja sama dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
e)      Guru pada sekolah inklusif dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.

4.      Pro dan kontra pendidikan inklusif
Meskipun pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai salah satu uapaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, namun perkembangan pendidikan inklusif mengalami kemajuan yang berbeda-beda di setiap negara. Sebagai penemuan baru, pro dan kontra pendidikan inklusif masih terjadi dengan alasan masing-masing. Sebagai negara yang ikut dalam banyak sekali konvensi dunia, Indonesia harus merespon secara proaktif terhadap kecenderungan perkembangan pendidikan inklusif. Salah satunya yaitu dengan cara memahami secara kritis perihal pro dan kontra pendidikan inklusif.
1)      Pro Pendidikan Inklusif
a)      Belum ada bukti empirik yang besar lengan berkuasa bahwa SLB merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus.
b)      Beaya penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal dibanding dengan dengan sekolah regular.
c)      Banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah-daerah tidak sanggup bersekolah di SLB alasannya yaitu jauh dan/atau biaya yang tidak terjangkau.
d)     SLB (terutama yang berasrama) merupakan sekolah yang memisahkan anak dari kehidupan sosial yang nyata. Sedangkan sekolah inklusif lebih ‘menyatukan’ anak dengan kehidupan nyata.
e)      Banyak bukti di sekolah reguler terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan yang sesuai.
f)       Penyelenggaraan SLB berimplikasi adanya labelisasi anak ‘cacat’ yang sanggup menjadikan stigma sepanjang hayat. Orangtua tidak mau ke SLB.
g)      Melalui pendidikan inklusif akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat biar menghargai adanya perbedaan.

2)      Kontra Pendidikan Inklusif
a)      Peraturan perundangan memperlihatkan kesempatan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.
b)      Hasil penelitian masih menghendaki banyak sekali alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
c)      Banyak orangtua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah reguler.
d)     Banyak sekolah reguler yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif alasannya yaitu menyangkut sumberdaya yang terbatas.
e)      Sekolah khusus/SLB dianggap lebih efektif alasannya yaitu diikuti anak yang sejenis.

5.      Pendidikan Inklusif yang Moderat
Pendidikan inklusif merupakan perkembangan gres dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan sanggup dilayani secara optimal dengan melaksanakan banyak sekali modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran hingga pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu penerima didik, bukan penerima didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa sanggup saling berinteraksi secara masuk akal sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya sanggup terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu pihak sekolah dituntut melakukaan banyak sekali perubahan, mulai cara pandang, sikap, hingga pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.
Jalan keluar untuk mengatasi pro dan kontra perihal pendidikan inklusif, maka sanggup diterapkan pendidikan inklusif yang moderat. Pendidikan inklusif yang moderat dimaksud yaitu Pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan Inklusi penuh.
Model moderat dikenal dengan model ‘Meanstreaming’.
Filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam prakteknya anak berkebutuhan khusus disediakan banyak sekali alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus fleksibel pindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, menyerupai : bentuk kelas reguler penuh, bentuk kelas reguler dengan cluster, bentuk kelas reguler dengan ’pull out’, bentuk kelas reguler dengan ‘cluster dan pull out’, bentuk kelas khusus dengan banyak sekali pengintegrasian. bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler
6.      Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif
Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa ke Scandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan Least restrictive environment, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam Ed.Act. 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif.
Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama semenjak diadakannya konvensi dunia perihal hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia perihal pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi ’education for all’. Implikasi dari statemen ini mengikat bagi semua anggota konferensi biar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanana pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan ’the Salamanca statement on inclusive education”. Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia perihal pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.
Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan kendala belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan aktivitas pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia semenjak awal tahun 2000 membuatkan aktivitas pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan aktivitas pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan gres mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, memakai konsep pendidikan inklusif.

7.      Tujuan Pendidikan Inklusif
Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan :
a)      Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
b)      Membantu mempercepat aktivitas wajib mencar ilmu pendidikan dasar
c)      Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah
d)     Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran
e)      Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Ps. 32 ayat 1 yang berbunyi ’setiap warga negara negara berhak menerima pendidikan’, dan ayat 2 yang berbunyi ’setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’. UU no. 20/2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Ps. 5 ayat 1 yang berbunyi ’setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu’. UU No. 23/2002 perihal Perlindungan Anak, khususnya Ps. 51 yang berbunyi ’anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikana kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
8.      Landasan Pendidikan Inklusi
1)      Landasan Filosofis
a)      Bangsa Indonesia yaitu bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti ’bhineka tunggal ika’. Keragaman dalam etnik, dialek, budpekerti istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
b)      Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa : (1) insan dilahirkan dalam keadaan suci, (2) kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan (Allah) bukan alasannya yaitu fisik tetapi taqwanya, (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri (4) insan diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (‘inklusif’).
c)      Pandangan universal Hak azasi manusia, menyatakan bahwa setiap insan mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.
2)      LandasanYuridis
a)      UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31 : (1) berbunyi ‘Setiap warga negara berhak menerima pendidikan. Ayat (2) ’Setiaap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’.
b)      UU No. 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak, Ps. 48 ‘Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Ps. 49 ’Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orangtua wajib memperlihatkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan’.
c)      UU No. 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional. Ps. 5 ayat (1) ‘Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu’. Ayat (2) : Warganegara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (3) ‘Warga negara di kawasan terpencil atau udik serta masyarakat budpekerti yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus’. Ayat (4) ‘Warga negara yang mempunyai potensi kecerdasan dan talenta istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus’. Pasal 11 ayat (1) dan (2) ‘Pemerintah dan pemerintah kawasan wajib memperlihatkan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi’. ‘Pemerintah dan pemerintah kawasan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh hingga dengan lima belas tahun’. Pasal 12 ayat (1) ‘Setiap penerima didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (1.b). Setiap penerima didik berhak pindah ke aktivitas pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (1.e). Pasal 32 ayat (1 ) ‘Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi penerima didik yang mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran alasannya yaitu kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau mempunyai potensi kecerdasan dan talenta istimewa’. Ayat (2) ‘Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi penerima didik di kawasan terpencil atau terbelakang, masyarakat budpekerti terpencil, dan/atau mengalami tragedi alam, tragedi sosial, dan tidak bisa dari segi ekonomi.’ Dalam klarifikasi Pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa ‘Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk penerima didik yang berkelainan atau penerima didik yang mempunyai kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah’. Pasal 45 ayat (1) ‘Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan penerima didik’.
d)     Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 perihal Estándar Nasional Pendidikan. Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Stándar Nasional Pendidikan meliputi stándar isi, stándar proses, stándar kompetensi lulusan, stándar pendidik dan kependidikan, stándar sarana prasarana, stándar pengelolaan, stándar pembiayaan, dan stándar penilaian pendidikan. Dalam PP No. 19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas : SDLB, SMPLB dan SMALB.
e)      Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif : menyeelenggarakan dan membuatkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, dan SMK.

3)      Landasan Empiris
a)      Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (Declaration of Human Rights),
b)      Konvensi Hak Anak, 1989 (Convention on the Rights of the Child),
c)      Konferensi Dunia perihal Pendidikan untuk Semua, 1990 (World Conference on Education for All),
d)     Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 perihal Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan (the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities)
e)      Pernyataan Salamanca perihal Pendidikan Inklusi, 1994 (The Salamanca Statement on Inclusive Education),
f)       Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, 2000 (The Dakar Commitment on Education for All), dan
g)      Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen “Indonesia menuju pendidikan inklusif”,
h)        Rekomendasi Bukittinggi (2005), bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai:
1.        Sebuah pendekatan terhadap peningkatankualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa taktik nasional untuk ‘pendidikan untuk semua’ yaitu benar-benar untuk semua;
2.        Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bab dari program-program untuk perkembangan usia dini anak, pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada ketika ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi; dan
3.        Sebuah bantuan terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.
Disamping itu juga menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya
(1)    Inklusi seyogyanya dipandang sebagai sebuah prinsip mendasar yang mendasari semua kebijakan nasional
(2)    Konsep kualitas seyogyanya difokuskan pada perkembangan nasional, emosi dan fisik, maupun pencapaian akademik lainnya
(3)    Sistem asesmen dan penilaian nasional perlu direvisi biar sesuai dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan inklusi serta konsep kualitas sebagaimana telah disebutkan di atas
(4)    Orang cukup umur seyogyanya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang perbedaan karakteristik maupun keadaan individu, serta seharusnya pula memperhatikan pandangan mereka
(5)    Semua kementerian seyogyanya berkoordinasi untuk membuatkan taktik bersama menuju inklusi
(6)    Demi menjamin pendidikan untuk Semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap anak (SRA), maka duduk kasus non-diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi SRA, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, donor, masyarakat, banyak sekali kelompok local, orang tua, anak maupun sektor swasta
(7)    Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi non-pemerintah, seyogyanya berkolaborasi dan berkoordinasi dalam setiap upaya untuk mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak
(8)    Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh alasannya yaitu itu dalam Manajemen Sistem Informasi Sekolah harus meliputi semua anak usia sekolah
(9)    Program pendidikan pra-jabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru seyogyanya direvisi guna mendukung pengembangan praktek inklusi semenjak pada tingkat usia pra-sekolah hingga usia-usia di atasnya dengan menekankan pada pemahaman secara holistik perihal perkembangan dan mencar ilmu anak termasuk pada intervensi dini
(10) Pemerintah (pusat, propinsi, dan local) dan sekolah seyogyanya membangun dan memelihara obrolan dengan masyarakat, termasuk orang tua, perihal nilai-nilai sistem pendidikan yang non-diskriminatif dan inklusif

9.      Kriteria calon sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif
1)      Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan aktivitas pendidikan inlusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, penerima didik, dan orang tua)
2)      Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah
3)      Tersedia guru khusus/PLB (guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari forum lain)
4)      Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar
5)      Memiliki jaringan kerjasama dengan forum lain yang relevan
6)      Tersedia sarana penunjang yang gampang diakses oleh semua anak
7)      Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi perihal pendidikan inklusi
8)      Sekolah tersebut telah terakreditasi

B.KONSEP  PENDIDIKAN SEGREGATIF
1. Hakikat Pendidikan segregatif
Sistem pendidikan dimana anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelengggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Pendidikan segregasi yaitu sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan penerima didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang dipakai terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, hingga pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas alasannya yaitu lingkungan pergaulan yang terbatas.
Sistem segregatif ini berlangsung sangat lama, bahkan telah ada sebelum Louis Braille lahir. Kemudian, di pertengahan era 20an, orang mulai melaksanakan penilaian terhadap sistem ini. Beberapa kelemahan yang terdapat pada sistem segregatif ini yaitu Mendirikan sekolah luar biasa membutuhkan biaya yang sangat mahal, alasannya yaitu semuanya harus serba khusus; sekolahnya khusus/tersendiri, dengan kemudahan tersendiri, berikut guru-guru khusus, dan hanya menampung satu jenis kekhususan atau kecacatan. Misalnya, SLB-A, hanya mendapatkan siswa tunanetra; SLB-B, hanya mendapatkan siswa tunarungu; SLB-C, hanya mendapatkan siswa dengan gangguan kecerdasan; SLB-D, hanya mendapatkan siswa dengan ketaknormalan tangan dan kaki. Jumlahnya terbatas, hanya ada di kota-kota besar.

2. Fasilitas dan sarana Pendidikan segregatif
a.       Tersedia alat-alat bantu mencar ilmu yang dirancang khusus untuk siswa. Sebagai pola tunanetra, menyerupai buku-buku Braille, alat bantu hitung taktual, peta timbul, dll.
b.       Jumlah siswa dalam satu kelas tidak lebih dari delapan orang sehingga guru sanggup memperlihatkan layanan individual kepada semua siswa.
c.       Lingkungan sosial ramah alasannya yaitu sebagian besar mempunyai pemahaman yang sempurna mengenai disability anak.
d.      Lingkungan fisik aksesibel alasannya yaitu pada umumnya dirancang dengan mempertimbangkan duduk kasus mobilitas disability, dan kami menerima latihan keterampilan orientasi dan mobilitas, baik dari pelatih O&M maupun tutor sesama disability.
e.       Dapat menemukan orang disability yang sudah berhasil yang sanggup dijadikan sebagai model.
3.     Kategori Pendidikan Segregasi
Kategori ketaknormalan SLB itu di kelompokkan menjadi :
a.       SLB bab A untuk anak tuna netra
b.       SLB bab B untuk anak tuna rungu
c.       SLB bab C untuk anak tuna Grahita
d.      SLB bab D untuk anak tuna daksa
e.        SLB bab E untuk anak tuna laras
f.        dan SLB bab F untuk anak cacat ganda

4.  Bentuk-bentuk system pendidikan segregasi
a.       Sekolah Luar Biasa
b.       Sekolah Dasar Luar Biasa
c.       Kelas Jauh/Kelas Kunjung
d.      Sekolah Berasrama
e.        Hospital School

5. Keunggulan dan Kelemahan Sistem Pendidikan Segregasi
1) Keunggulan :
a.      Rasa ketenangan pada anak luar biasa
b.       Komunikasi yang gampang dan lancar
c.        Metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak.
d.      Guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa
e.        Mudahnya kerjasama dengan multidisipliner.
f.        Sarana dan prasarana yang sesuai.
g.      Merasa diakui kesamaan haknya dengan anak normal terutama dalam memperoleh pendidikan
h.       Dapat mengembangakan talenta ,minta dan kemampuan secara optimal
i.         Lebih banyak mengenal kehidupan orang normal
j.         Mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi
k.       Harga diri anak luar biasa meningkat
l.         Dapat menumbuhkan motipasi dalam belajar
m.     Guru lebih gampang untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran alasannya yaitu siswanya homogen
n.       Siswa tidak menjadi materi olok-olokan dari siswa lain yang normal
2)  Kelemahan :
a.      Sosialisasi terbatas
b.      Penyelenggaraan pendidikan yang relative mahal
c.       Bebas bersaing
d.      Egoistik, menumbuhkan kesenjangan kualitas pendidikan.
e.       Efektif dan efisien untuk kepentingan individu
f.       Menumbuhkan disintegrasi
g.      Tidak terikat
h.       Mahal dan butuh kemudahan banyak Spesifik dan spesialis
i.         Memperlemah persatuan nasional
j.         Potensial untuk pengembangan otonomi

• Mengingat mahalnya SLB, pada umumnya Pemerintah hanya bisa mendirikan dalam jumlah yang terbatas, biasanya hanya di kota-kota besar. Akibatnya, siswa tunanetra yang mulai bersekolah dan tinggal di kota yang berbeda dengan lokasi SLB, harus meninggalkan atau berjauhan dari keluarga, dan tinggal di asrama.
• Kondisi terpisah dari keluarga ini tentu tidaklah ideal, baik bagi si anak tunanetra khususnya yang masih usia sangat muda, maupun bagi keluarga tersebut; orang renta tidak bisa memantau perkembangan anaknya secara intensif
• Siswa tunanetra hanya berteman dengan sesama tunanetra, ini berdampak pada:
1. Mereka tidak berada di dunia yang sebenarnya; pada kenyataannya, di masyarakat terdiri dari kelompok yang berragam-ragam, tidak hanya satu golongan
2. Sosialisasi menjadi kurang, dan ini berakibat siswa tidak atau kurang siap terjun ke masyarakat nantinya; merasa rendah diri dan kurang percaya diri.
3. Situasi di sekolah kurang kompetitif; biasanya jumlah murid di SLB hanya sedikit, dan siswa tidak terlalu bersemangat untuk ”bersaing secara sehat” untuk meraih prestasi sebaik mungkin.
• Bagi masyarakat, termasuk anak-anak/siswa-siswa yang tidak menyandang kecacatan, mereka tidak atau kurang terbiasa melihat, bertemu dan bergaul dengan siswa yang menyandang kecacatan.
• Akibatnya, siswa dan masyarakat yang tidak menyandang ketaknormalan kurang bisa memahami dan menghargai siswa dan orang-orang dengan kecacatan.
Mencermati banyaknya kelemahan yang ada pada sistem pendidikan segregatif, di paruh kedua era 20 orang mulai membuka kesempatan bagi siswa tunanetra untuk menempuh pendidikan di sekolah umum. Sistem ini kemudian disebut sistem pendidikan integrasi, yaitu sistem pendidikan yang ”memberikan kesempatan” kepada siswa tunanetra dan siswa dengan ketaknormalan lain untuk menempuh pendidikan di sekolah umum, asal mereka bisa mengikuti keadaan dengan sistem dan kurikulum yang ada.
Pendidikan segregasi yaitu sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan penerima didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang dipakai terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, hingga pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas alasannya yaitu lingkungan pergaulan yang terbatas.

C.PENDIDIKAN REGULER
Pendidikan reguler merupakan pendidikan pada umumnya yang merupakan perjuangan sadar dan terpola untuk mewujudkan suasana mencar ilmu dan proses pembelajaran biar penerima didik secara aktif membuatkan potensi dirinya unuk mempunyai kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri , kepribadian, kecerdasan, etika mulia serta ketrampilan yang diharapkan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Unsur – unsur dalam pendidikan reguler antara lain:
1.      Peserta didik normal
2.      Kurikulum sama semua
3.      Tenaga guru tidak ada perbedaan
4.      Sarana dan prasarana menyerupai sekolah pada umumnya
5.      Lingkungan mencar ilmu dan proses pembelajarannya dirancang untuk anak normal.
Tujuan pendidikan reguler ini antara lain adalah:
1.      Kurikulum sanggup disamakan
2.      Tidak ada perbedaan sarana dan prasarana.
Bentuk kelas reguler penuh yaitu bentuk kelas yang berisi anak normal penuh dengan kurikulum yang sama tanpa perbedaan.
Kelebihan pendidikan reguler yaitu sebagai berikut :
1.      Pendidikan reguler kurikulum sama seluruhnya.
2.      Pendidikan reguler semuaa siswanya normal.
3.      Guru tidak mesti berlatar pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus.
4.      Sarana dan prasarananya tidak memerlukan biaya yang relative besar alasannya yaitu semuanya seragam
Kelemahan pendidikan reguler adalah:
1.      Peserta didik yang mempunyai kelainan tidak sanggup mengikuti pendidikan menyerupai penerima didik yang normal.
2.      Sarana dan prasarana tidak memenuhi untuk penerima didik berkebutuhan khusus.
3.      Gurunya tidak mempunyai keprofesionalan menghadapi penerima didik berkebutuhan khusus.
Peksanaan kegiatan mencar ilmu mengajar di kelas inklusif secara umum sama dengan pelaksanaan kegiaan belajar-mengajar di kelas reguler. Namun demikian. alasannya yaitu di dalam kelas inklusif di samping terdapat anak normal juga terdapat anak luar biasa yang mengalami kelainan/penyimpangan (baik phisik, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis) dibanding dengan anak normal, maka dalam kegiatan belajar-mengajar guru yang mengajar di kelas inklusif di samping menerapkan prinsip-prinsip umum juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan anak.
Dalam melaksanakan kegiatan mencar ilmu mengajar hendaknya diubahsuaikan dengan model penempatan anak luar biasa yang dipilih. Seperti dijelaskan pada Mengenal Pendidikan Inklusif, penempatan anak luar biasa di sekolah reguler dapat dilakukan dengan banyak sekali model sebagai berikut:
1.      Kelas reguler (inklusi penuh)
2.      Kelas reguler dengan cluster
3.      Kelas reguler dengan ull out
4.      Kelas reguler dengan cluster dan pull out
5.      Kelas khusus dengan berhagai pengintegrasian
6.      Kelas khusus penuh.
Bentuk kelas reguler penuh yaitu anak berkelainan mencar ilmu bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan memakai kurikulum yang sama.
Bentuk kelas reguler dengan cluster yaitu anak berkelainan mencar ilmu bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.
Bentuk kelas reguler dengan pull out yaitu anak berkelainan mencar ilmu bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk mencar ilmu dengan guru pembimbing khusus.
Bentuk kelas reguler dengan cluster dan pull out yaitu anak berkelainan mencar ilmu bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk mencar ilmu bersama dengan guru pembimbing khusus.
Bentuk kelas khusus dengan banyak sekali pengintegrasian yaitu anak berkelainan mencar ilmu di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu sanggup mencar ilmu bersama anak lain (normal) di kelas regular.
Bentuk kelas khusus penuh di sekolah regular yaitu anak berkelainan mencar ilmu di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.





















BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus mencar ilmu bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu memperlihatkan kesempatan atau susukan yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu penerima didik tanpa adanya  diskriminasi kepada siapapun.
Meskipun pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai salah satu uapaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, namun perkembangan pendidikan inklusif mengalami kemajuan yang berbeda-beda di setiap negara. Sebagai penemuan baru, pro dan kontra pendidikan inklusif masih terjadi dengan alasan masing-masing. Sebagai negara yang ikut dalam banyak sekali konvensi dunia, Indonesia harus merespon secara proaktif terhadap kecenderungan perkembangan pendidikan inklusif. Salah satunya yaitu dengan cara memahami secara kritis perihal pro dan kontra pendidikan inklusif.
 Sistem pendidikan dimana anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelengggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Pendidikan segregasi yaitu sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan penerima didik.
Pendidikan reguler merupakan pendidikan pada umumnya yang merupakan perjuangan sadar dan terpola untuk mewujudkan suasana mencar ilmu dan proses pembelajaran biar penerima didik secara aktif membuatkan potensi dirinya unuk mempunyai kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri , kepribadian, kecerdasan, etika mulia serta ketrampilan yang diharapkan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
B.     Saran
Setelah penulis menguraikan duduk kasus tersebut banyak sekali kekurangannya. Untuk itu kami harapkan kepada bapak dosen khususnya dan kepada para rekan/ pembaca pada umumnya untuk meneliti dan mengkaji kembali hal-hal yang bekerjasama dengan duduk kasus ini, supaya para pembaca menerima wawasan yang lebih luas, dan kami sangat mengharapkan kritik dan sarannya untuk perbaikan kami dalam penyusunan makalah selanjutnya.






















DAFTAR PUSTAKA

1.      Abdul Salim Choiri, dkk. 2009. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif. Surakarta: FKIP UNS
2.      J. David Smith. 2012. Sekolah Konsep dan Penerapan Pembelajaran Inklusif. Bandung: Penerbit Nuansa.

Buat lebih berguna, kongsi: